TUGAS
PKN
“BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA”
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 3
A.
Latar Belakang .............................................................................................. 3
B.
Rumusan Masalah ........................................................................................ 4
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................. 4
A.
Pengertian BPI............................................................................................... 4
B.
Pengertian budaya politik
menurut para ahli................................................. 4
C.
Perkembangan budaya
politik Di INDONESIA............................................. 6
D.
Peranan serba budaya
politik partisipan........................................................ 8
E.
Tataan kehidupan masyarakat
politik............................................................ 9
BAB III KESIMPULAN
DAN SARAN ....................................................................... 11
A.
Kesimpulan ................................................................................................... 11
B.
Saran ............................................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 12
BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR
BELAKANG MASALAH
Dalam
kehidupan politik suatu Negara, Negara tidak lepas dari corak budaya yang ada
dalam masyarakatnya. Peran masyarakat dalam kehidupan politik sangat tergantung
pada budaya poitik yang berkembang dalam masyarakat untuk dapat mengetahui
bagaimana tipe-tipe budaya politik masyarakat Indonesia dan bagaimana peran
sertanya dalam pembangunan kehidupan politik di Indonesia.
Setiap
hari pasti kita melakukan aktivitas yang tidak lain menonton tv dan membaca
majalah maupun koran,tentunya kita pernah menyaksikan secara langsung maupun
tidak langsung melalui televise dan media massa lainnya pelaksanaan pemilu,
pilkada, demonstrasi, kerusuhan, kampanye partai politik, dan bahkan penculikan-penculikan
aktivis-aktivis politik. Pola-pola perilaku tersebut menyangkut kehidupan
bernegara, pemerintahan, hukum, adat istiadat dan lainnya yang disebut sebagai
budaya politik.
Sebagai warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek
politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya
dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik
politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau
berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung,
berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Kita
ketahui bahwa politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan,
cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public
policies) yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber
yang ada. Kebijakan-kebijakan umum hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan
untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan sarana politik yang disebut partai
politik.
kondisi
dinamik bangsa Indonesia yang menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur
dan menyalur kan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan
(konsensus),sistem ini membantu pembentukan identitas bersama,hubungan
kekuasaan,legitimasi kewenangan dan hubungan politik dan ekonomi.dari dalam
untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
perjuangan mencapai tujuan nasional. Sistem ini juga berfungsi memelihara
keseimbangan antara konflik dan consensus,arti nya dengan ada nya sistem ini
apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan, ataupun pertentangan
antar individu,juga menekan kan pada consensus total tidak hanya dengan
terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai Negara
termasuk eropa timur dan Asia.
B.RUMUSAN
MASALAH
Pertanyaan
mungkin selalu ada dalam batin maupun fikiran kita sebelum mengerti tantang
budaya politik indonesia,pastinya kita akan mencari tau tentang:
1.
Apakah yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia ?
2.
Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe budaya politik menurut para ahli ?
3.
Bagaimana Perkembangan Budaya Politik Indonesia ?
4.
Bagaimana peran serta budaya politik partisipan ?(kurang)
5.
Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat politik ?(kurang)
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian
BPI
Budaya atau kebudayaan berasal dari
bahasa sansekerta yaitu buddhayah,yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang
berarti akal atau budi, sehingga kebudayaan dapat diartikan semua hal yang
bersangkutan dengan hal. Budaya dapat di definisikan secara sempit dan secara
luas. Definisi secara sempit mencangkup kesenian dengan semua cabang-cabangnya
dan secara luas mencangkup semua aspek kehidupan manusia.
Sebagian ahli berpendapat bahwa
kebudayaan adalah perkembangan dari kta majemuk budi daya yang berupa
cipta,rasa, dan karsa.kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan bersama manusia
maka kebudayaan itu tidak sama antara satu lingkungan masyarakat dengan
lingkungan mayarakat yang lainnya. Karena masyarakat berkembang maka kebudayaan
manusia juga berubah-ubah sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Manusia dalam
suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan yang tujuan akhirnya memberikan
kesejahteraan dan kebahagiaan kepada siapa anggota kelompok yang bersangkutan.
Beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam budaya ini ialah beberapa aspek
seperti aspek material san aspek nonmaterial.
B.Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu
politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi
konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih
jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga
tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan
pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
a.
Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu
sistem politik.
b.
Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik,
simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana
tindakan politik dilakukan.
c.
Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari
sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan
sistem politik dan isu-isu politik.
d.
Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan
tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola
orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
e.
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan
keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan
pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian
tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik
beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih
mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih
menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi,
sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang
menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik
adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang
juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah
sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas
dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem
politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen
struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi
yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan,
apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan
gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik
terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga
: budaya politik merupakan
deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam
tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu
negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan
pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara
massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
C.PERKEMBANGAN
BUDAYA POLITIK INDONESIA
Sikap & tingkah laku politik seseorang
menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang
tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah
jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang
hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi
kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat
diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia
berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak
selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan
biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka
biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus
dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara
sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya
untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya
terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti
bidang ekonomi dan yang lainnya.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola
sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah
biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang
mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi
itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup
masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh
tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh
golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang
mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan,
namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar
putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini
berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam
masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan
atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya
akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang
sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal
kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena
kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan
dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai
bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan
untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun
demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang
menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.
Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni
kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme,
sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter.
Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat
emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana
politik yang otoriter/totaliter.
Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau
kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak
berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang
dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa
manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila
itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang
hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai
manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.
Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep
“dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk
menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu
undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut
dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga
tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus
berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk
memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.
Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan
individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri
“dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan
oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi,
sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil
maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang
kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan
kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan
memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang
instant terjadinya pembudayaan.
Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan
nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam
di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:
- Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
- Rasio, faktor yang berasal dari otaknya
Jikalau
kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai
Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan
sendirinya.
Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula
yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu.
Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui
suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah
pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini
berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.
Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama
merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh
bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu
transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada
setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais.
Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang
mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau
pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala
prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh
bangsa Indonesia di masa depan.
D.PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Komunikasi
Politik
Komunikasi
politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber
pimpinan nasional. Komunikasi politik secara vertical maupun horizontal baik
didalam suprastruktur maupun infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan adanya
pengertian-pengertian politik yang dapat diterima oleh semua pihak untuk
terwujudnya tujuan politik. Adapun tujuan politik tidak dapat dilepaskan dari
tujuan partai politik dan tujuan partai politik juga seharudnya adalah sama
dengan tujuan politik yang termaktub dalam UUD Negara.
Tujuan
politik yang sama antara partai politik denga tujuan Negara diharakan tidak
akan terjadi kompetisi politik yang tidak sehat antar partai politik, mengingat
tiap partai politik akan mempunyai disiplin politik, disiplin social, dan
disiplin nasional. Setiap kegiatan partai politik tidak akan mengorbankan
kepentingan-kepentingan nasional, ideology, dan Negara.
2.
Partisipasi Politik
Demokrasi
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik. Budaya politik di
Indonesia pada hakikatnya telah melekat dalam system politik yang berlaku di
Indonesia. Pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang ada di Negara
kita budaya politik selalu terkait dengan system politik yang berlaku yaitu
demokrasi pancasila.
Peran
serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui
tindakan-tindakan berikut :
Kemampuan berpartisipasiØ aktif dalam
kehidupan politik dengan menggunakan hak poltitk dalam pemilu.
MengetahuiØ
hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
MemilikiØ
toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat
BerjiwaØ
besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada menerima kekalahan.
Ø Mengutamakan musyawarah
yang menyangkut kepentingan bersama.
Ø Menyampaikan hak
demokrasinya sebagaimana diatur dalam UU.
KemampuanØ
berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkungan
E.TATANAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT POLITIK
Dalam
perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi perubahan-perubahan baik
positif amupun negative. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari
masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu
kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang
diliputi suasana-suasana konflik.
Manusia
hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh
pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat
Indonesia khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk
mengembangkan aturan permainan (rules of the game). Oleh karena itu,
tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh
berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat
pertentangan-pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.
Ada
beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu social untuk
menilai intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat.
a)
Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang
dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim,
pemerintah, pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang
dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan
harga BBM, demo menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain
sebagainya.
b)
Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi.
Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan secara fisik yang biasanya diikitu
pengrusakan barang-barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang
membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama
ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku
kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau
peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan sebagainya.
c)
Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan
kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan
maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain.
Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat
dari upaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan
NKRI.
d)
Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik, misalnya
penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya.
Suatu
integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas consensus nasional
mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system politik yang berlaku
bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah
orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa yang
membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau
tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu kehidupan
bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu consensus
nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan social
diantara para anggota suatu masyarakat bangsa.
Ada
beberapa factor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik,
yaitu factor umum dan khusus. Factor umum merupakan factor yang mempengaruhi
terciptanya ketahanan nasional dibidang ideology, ekonomi, social budaya, dan
pertahanan keamanan. Sedangkan factor khusus yang menentukan tingkat ketahanan
nasional di bidang politik, meluputi sebagai berikut :
·
Adanya
ideology nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki
fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman.
Ideology nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati,
dan diamalkan serta diamankan oleh seganap lapisan masyarakat.
·
Adanya
pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan cita-cita
rakyat, serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat.
·
Adanya
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan
pemerintahan yang demoratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan
dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah
dan segenap bangsa Indonesia sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas
dari bahaya dan ketakutan.
·
Adanya
masyarakat yang mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika
social yang tinggi sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang
membangkitkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan:
1. Budaya politik merupakan perilaku
suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, peneyelenggaraan administrasi
negara.
2. Tipe-tipe budaya politik yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia ada 3 macam, yaitu budaya politik
parokial, budaya politik kaulka, dan budaya politik partisipan.
3. Budaya politik partisipan perlu di
sosialisasikan kepada segenap rakyat agar dapat berperan serta secara aktif.
4.
Sebagai bangsa yang berdaulat, kemampuan menjaga dan melindungi seluruh wilayah
Negara dari berbagai ancaman dan gangguan baik berasal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri, tidak dapat dihindari lagi. Pertahanan dan keamanan Negara
republic Indonesia silaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan
serta seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang
kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.
B.Saran:
1. Mengingat perlunya kewaspadaan
dikalangan para remaja khususnya bagi siswa jangan sekali-kali terjun
kepolitik.
2. Mengingat berbagai resiko yang dapat
ditimbulkan tentang politik
3.
Dalam berpolitik sebaikya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan
yang sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terrdiri
dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya.
0 komentar:
Posting Komentar